KPU Atim: Aparatur Desa, PNS, Pendamping Desa, Tidak Dibenarkan Jadi PPS, PPK

ACEH TIMUR [Insetgalus] – Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Aceh Timur Iskandar A Gani, menegaskan aparatur desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pendamping Desa, tidak dibenarkan menjabat sebagai Panitia Perhitungan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Aparatur desa seperti Mukim, Kepala, Desa, Sekdes, hingga Tuha Peut, dan perangkatnya. Kemudian bagi pendamping desa, juga tidak perdibolehkan mengikuti seleksi PPS, PPK. Jika pun mereka lulus dan kemudian hari kami ketahui, kami copot dari PPS, PPK,” ungkap Iskandar saat memberikan materi bagi anggota PPS yang mengikuti ujian tulis, Sabtu (17/2) di Idi Sport Center.

Dijelaskan Iskandar, PNS yang mengikuti seleksi PPS maupun PPK harus mendapat izin dari atasannya dibuktikan dengan surat, sedang bagi anggota LSM dan Wartawan tidak disebutkan.

“Jika LSM dan Wartawan tidak ada dalam aturan PKPU, kita hanya menyebutkan yang ada dalam aturan saja, untuk itu kita tidak mentolelir bentuk tindakan yang melanggar aturan PKPU, “tegas Iskandar.

5.600 Calon Anggota PPS Ujian Tulis

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Atim melaksanakan ujian tulis bagi calon anggota PPS yang akan bertugas untuk 513 desa di Kabupaten Aceh Timur.

” Mereka calon PPS mengikuti seleksi tulis, pagi ini sekitar 2500 peserta, dan selebihnya siang hari pukul 14.00 WIB. Selanjutnya setelah seleksi tulis, akan ada seleksi wawancara, dan pada maret PPS akan di lantik, untuk menjalaskan tugas di 513 desa, setiap desa ada 3 orang PPS, mereka bertugas selama 10 bulan, “ungkap Iskandar.

Liputan : Ardiansyah

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ketua PESAWAT Kecam Aksi Pembakaran Rumah Wartawan Serambi Liputan Kutacane

IDI [Insetgalus] – Persatuan Wartawan Aceh Timur (PESAWAT) mengecam tindakan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan ...